Advokasi adalah bagian penting dari rangkaian persoalan keberlanjutan Jika mengharapkan peralihan dari sistem pangan yang eksploitatif ke sistem pangan regeneratif, diperlukan adanya desakan akan kebijakan Pemerintah yang kuat untuk melindungi hutan di berbagai lanskap paling terancam di dunia. Semua negara harus memberlakukan undang-undang yang mewajibkan perusahaan mengatasi pelanggaran HAM dalam rantai pasoknya. Selain itu, perusahaan global juga harus menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat tani dan masyarakat sekitar hutan tempat perusahaan membeli bahan pasokan.
Advokasi atau aksi memengaruhi pengambil keputusan di lembaga politik, ekonomi, dan sosial, berperan penting dalam memastikan terwujudnya upaya ini. Selama 35 tahun, Rainforest Alliance telah bermitra dengan berbagai aliansi petani, masyarakat sekitar hutan, perusahaan, dan konsumen di seluruh dunia untuk mendorong perubahan positif di rantai pasok global dan di banyak lanskap alam paling krusial. Kegiatan advokasi melengkapi bidang utama kami lainnya, yakni sertifikasi, program di tingkat lanskap dan masyarakat, , dan jasa rantai pasok khusus dengan membantu membentuk kebijakan dan praktik yang akan memengaruhi praktik pertanian, hutan, dan bisnis selama bertahun-tahun dan beberapa dekade mendatang.
Jadi, seperti apa hal ini dalam praktiknya?
Cara kerja tim advokasi
Sebagai langkah awal, kami memantau proses politik yang tengah berlangsung di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Selanjutnya, kami berinteraksi dengan para pengambil keputusan utama melalui konsultasi, dengar pendapat, atau pertemuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang diusulkan mendukung transformasi keberlanjutan yang bermanfaat di wilayah dan sektor tempat kami bekerja. Kami juga berpartisipasi dalam sejumlah inisiatif di seluruh sektor atau berbagai pemangku kepentingan. Jika inisiatif ini tidak ada, kami membantu membangunnya.
Salah satu inisiatif yang pengembangannya dibantu Rainforest Alliance adalah Kenya Coffee Platform (KCP), yakni forum bagi para pemangku kepentingan publik dan swasta di sektor kopi. Kami membantu KCP dalam menyusun rencana strategis nasional yang mencakup persoalan gender dan perubahan iklim. Para anggota platform ini berhasil mengadvokasi upaya untuk memprioritaskan lebih banyak distribusi pupuk kapur alami kepada para petani dibandingkan menggunakan pupuk alternatif yang mengandung bahan kimia. Para anggota juga menyadari perlunya penyelarasan yang lebih jelas mengenai praktik-praktik terbaik, yang kemudian menghasilkan Panduan Keberlanjutan Kopi Kenya, satu sumber daya yang kami pastikan peka terhadap gender dan berwawasan iklim. Manual ini menggabungkan berbagai materi pelatihan yang digunakan perusahaan, program sertifikasi, dan Pemerintah untuk melatih petani mengenai cara meningkatkan produktivitas dan kualitasnya.
Berikut adalah beberapa contoh lain dari upaya advokasi kami di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Advokasi tingkat lokal: memengaruhi adanya kebijakan terkait komoditas kakao di in Ghana
Kemitraan ini mempersiapkan para petani untuk melakukan lobi di tingkat daerah dan nasional agar dapat menyuarakan berbagai persoalan yang paling berpengaruh terhadap kehidupannya.
Sandra Kwabea Sarkwah
Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) setempat berada pada posisi yang baik untuk mewakili kepentingan masyarakat yang dilayaninya. CSO mampu menjadi mitra strategi yang penting dalam mengatasi persoalan sensitif, seperti deforestasi dan praktik pekerja anak. Rainforest Alliance berkolaborasi dengan CSO untuk lebih mendorong upaya advokasi.
Para petani kakao di Ghana telah lama berjuang melawan berbagai persoalan, seperti pendapatan yang rendah, deforestasi, dan praktik pekerja anak. Meski demikian, CSO di wilayah ini jarang mengambil sudut pandang advokasi untuk memengaruhi kebijakan terkait komoditas kakao. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan SEND Ghana, organisasi setempat yang sudah berpengalaman melakukan advokasi berbagai topik, termasuk tanaman pangan. Kami memperkenalkan organisasi ini ke sektor kakao dan membantunya memahami persoalan yang ada, serta mempertemukannya dengan petani dan pihak terkait lainnya.
“Melalui kemitraan ini, SEND dapat membantu petani kakao, terutama perempuan, untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuannya dalam kepemimpinan dan advokasi,” ujar Sandra Kwabea Sarkwah, perwakilan SEND Ghana. “Kemitraan ini mempersiapkan para petani untuk melakukan lobi di tingkat daerah dan nasional agar dapat menyuarakan berbagai persoalan yang paling berpengaruh terhadap kehidupannya.”
Membuka dialog bersama Ghana Civil-Society Cocoa Platform (GCCP)
SEND juga membentuk platform bersama bagi para pelaku masyarakat sipil untuk menjalin komunikasi dengan Pemerintah mengenai berbagai persoalan di sektor kakao. Platform Kakao Masyarakat Sipil Ghana (Civil-Society Cocoa Platform/GCCP) menyatukan para pihak terkait, seperti koperasi petani, Organisasi Nonpemerintah (NGO), dan jurnalis. Pembentukannya sangat strategis: SEND memublikasikan laporan penelitian mengenai berbagai kendala yang terus berlanjut dan berdampak terhadap petani kakao, termasuk rendahnya pendapatan dan kurangnya akses untuk mendapatkan sarana produksi/saprodi. Laporan ini kemudian digunakan para anggota asosiasi jurnalis bernama GARDJA untuk menulis artikel baru mengenai industri kakao. Tindakan ini menarik perhatian media dan debat publik. Laporan SEND menunjukkan bahwa staf bagian pembelian yang membeli kakao atas nama perusahaan berlisensi keliru dalam menyesuaikan alat timbang analog yang digunakan untuk menimbang kakao. Kekeliruan ini menyebabkan hilangnya pendapatan petani hingga 11 persen. Berkat advokasi SEND, COCOBOD (badan pengawas pemerintah sektor kakao) memperkenalkan timbangan digital untuk memberantas kecurangan di sistem pembayaran pelanggan (point of sale).
Keterlibatan dengan COCOBOD dan parlemen ini membantu pelaku industri memahami manfaat yang dirasakan petani dengan adanya peningkatan harga di tingkat petani. Pada tahun 2020, COCOBOD dan regulator kakao di Pantai Gading mengumumkan harga kakao yang mencakup selisih pendapatan hidup layak (Living Income Differential/LID) atau jumlah yang dibayarkan sebagai tambahan dari harga pasar untuk mendukung pendapatan petani.
Advokasi di tingkat nasional: kehutanan masyarakat di Guatemala
Di Cagar Biosfer Maya (MBR) Guatemala, Rainforest Alliance telah lama mendukung kehutanan yang dikelola masyarakat. Dengan luas 2,1 juta ha dan mencakup hampir 19 persen dari luas Guatemala, MBR merupakan hutan tropis alami terbesar yang masih tersisa di Mesoamerika. Di dalam cagar alam yang menakjubkan ini, sembilan konsesi masyarakat telah mengelola dan melindungi keanekaragaman hayati di kawasan ini selama lebih dari 25 tahun. Konsesi yang digambarkan sebagai “secercah cahaya konservasi” ini telah meraih keberhasilan ekonomi, konservasi, dan ketahanan yang gemilang. Secara umum, dua indikator terbaik dari pencapaian konsesi ini adalah tingkat deforestasi yang mendekati nol dan tingkat migrasi ke luar wilayah tersebut yang rendah. Dengan kata lain, masyarakat yang tinggal di MBR mampu mencari nafkah yang berkelanjutan tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya.
Rainforest Alliance bekerja bersama masyarakat sekitar hutan yang mengelola konsesi, dan organisasi seperti Asosiasi Masyarakat Sekitar Hutan Petén (Association of Forest Communities of Petén/ACOFOP), untuk memberikan saran teknis, mengembangkan kemampuan, dan meningkatkan akses pasar untuk hasil hutan dan bukan hutan milik masyarakat.
Melalui upaya bersama, kita dapat melindungi dan mempertahankan hutan serta penghidupan masyarakat yang menempatinya.
Belén Portillo
Kampanye nasional untuk menyelamatkan hutan
Ketika masa kontrak konsesi selama 25 tahun berakhir, Rainforest Alliance berhasil mengadvokasi para pembuat kebijakan untuk memperpanjang kontrak tersebut. Kami juga menggalang dukungan publik melalui kampanye Salvemos Petén. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah tidak hanya memberikan perpanjangan kontrak lahan selama 25 tahun kepada lima konsesi yang akan habis masa berlakunya, tetapi juga membuat dua konsesi baru. Dengan demikian, lahan yang saat ini dikelola masyarakat bertambah seluas 71.255 ha.
“Masyarakat sekitar hutan MBR merupakan contoh keberhasilan model pembangunan berkelanjutan yang dijalankan selaras dengan alam, dengan melindungi wilayahnya dan menerapkan tata kelola masyarakat,” ujar Belén Portillo, manajer advokasi Rainforest Alliance di Guatemala. “Melalui upaya bersama, kita dapat melindungi dan mempertahankan hutan serta penghidupan masyarakat yang menempatinya.”
Advokasi di tingkat internasional: uji tuntas perusahaan di Eropa
Terakhir, kami melakukan advokasi di tingkat internasional mengenai legislasi, inisiatif, dan investasi yang mendorong terciptanya sektor pertanian dan kehutanan yang lebih berkelanjutan. Upaya terbaru kami difokuskan pada uji tuntas wajib di Uni Eropa yang menjadi basis dari beberapa importir kakao terbesar di dunia dan komoditas tropis populer lainnya. Tindakan uji tuntas ini akan mendorong perusahaan mempertanggungjawabkan potensi risiko dan dampak hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasoknya.
Beberapa negara telah atau tengah menyusun undang-undang yang mewajibkan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan hidup (HREDD) untuk beberapa bidang atau kategori bisnis tertentu. Dengan kata lain, perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya ukuran atau jenis operasi, harus menjalankan proses HREDD dan bersikap transparan mengenai hal tersebut.
Rainforest Alliance meyakini bahwa undang-undang HREDD yang terarah akan membantu melindungi banyak pihak dan lanskap yang terdampak operasi bisnis multinasional. Selain itu, langkah ini membantu menciptakan arena persaingan yang lebih setara bagi perusahaan yang sudah melaksanakan uji tuntas. Jika undang-undang mengenai HREDD sudah ada, kami bekerja sama dengan perusahaan mitra untuk mematuhi peraturan tersebut.
